RSS
Facebook
Twitter

Rabu, 23 November 2016

                Seiiring dengan semakin mengglobalnya dunia, batas antar negara di dunia semakin tipis. Karena secara tidak langsung dengan adanya globalisasi, perlahan-lahan dunia terpaksa menggunakan sistem yang sama, baik dari sisi ekonomi, politik maupun budaya. Khususnya dalam bidang ekonomi, globalisasi diidentikkan dengan penggunaan sistem liberal yang menuntut diminalisasikannya hambatan-hambatan dalam interaksi ekonomi. Hambatan-hambatan tersebut berupa penghilangan proteksi nasional dan hambatan regional, yang mengarah pada perdagangan global. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada kepentingan ekonomi setiap negara karena menjadi terfragmentasi dan bahkan,terkadang timbul berbagai resistensi terhadap tren ekonomi global ini.

Hasil gambar
                Nah, bagaimanakah kebijakan pemerintahan negara-negara angota KAA dalam menghadapi persaingan ekonomi global? Untuk kali ini, ingin sekali saya membahas mengenai Jepang karena Jepang sebagai salah satu negara maju pasti memiliki satu atau dua kebijakan tentang ekonomi yang bisa membuatnya maju yang mungkin cocok untuk dilaksanakan pada iklim perekonomian negara-negara anggota KAA lain.


                Di Jepang sendiri, terjadi perubahan dalam struktur ekonominya dimana para aktor yang berkecimpung dalam ekonomi Jepang harus mengadaptasikan pandangan global tersebut dalam merencanakan dan menjalankan strategi ekonominya. Hasilnya, perlindungan nasional terhadap perdagangan dan kepentingan industri semakin sulit dilakukan mengingat tingkat kompetisi dan komunikasi global, serta perdagangan bebas yang semakin membesar. Oleh karena itu, dilaksanakan beberapa restrukturisasi kebijakan ekonomi di tingkat domestik dan internasional untuk mengatasi goncangan ekonomi akibat perdagangan bebas.
                Sektor yang paling dilindungi oleh Jepang adalah sektor pertanian, khususnya beras. Kebijakan ini menimbulkan banyak tentangan dari berbagai negara di dunia yang menginginkan Jepang menghilangkan proteksinya. Tekanan internasional (gaiatsu) tersebut paling dirasakan saat Putaran Uruguay tahun 1993 yang mengagendakan liberalisasi perdagangan produk pertanian dan perdagangan jasa. Melihat masih adanya kebijakan proteksi yang diterapkan Jepang pada masa liberalisasi ekonomi ini, menunjukkan bahwa Jepang belum sepenuhnya menjadi negara liberalis, dan masih menjadi negara merkantilis yang memperjuangkan dan melindungi kepentingan nasionalnya. Dalam menjalankan hal tersebut, Jepang dengan cukup sukses melaksanakan dua kepentingannya, yaitu memanfaatkan sistem perdagangan internasional untuk keuntungan yang sebesarnya (liberalis), dan di sisi lain melindungi sektor pertaniannya dari serbuan produk asing serta mengintervensi ekonomi dalam tataran kebijakan (merkantilis).
                Salah satu faktor keberhasilan ekonomi politik Jepang di dunia internasional adalah adanya hubungan koordinasi yang solid dan kerjasama yang saling menguntungkan antara birokrat, politisi (partai politik) dan pengusaha. Hubungan ketiganya disebut sebagai iron triangle. Iron triangle merupakan aktor-aktor utama yang mendukung peningkatan ekonomi Jepang . Adanya hubungan Iron Triangle tersebut menjadikan Jepang mendapat julukan sebagai Japan Inc. Japan Incoorporated merupakan hubungan informal yang mengibaratkan Jepang sebagai perusahaan. Hubungan yang erat antara pemerintah dan bisnis ini sudah terjalin sejak pasca PD II di mana dalam hubungan tersebut terdapat cita-cita bersama yaitu untuk rekonstruksi nasional dan pertumbuhan ekonomi demi mengejar ketertinggalannya dari Barat. Japan Incoorporated memiliki 2 komponen, yaitu structure atau institution serta kebijakan. Sebagai suatu struktur, Japan Inc merupakan mekanisme politik dan sistem yang mapan dengan kerangka budaya family like relationship.
                Birokrasi yang paling berperan dalam sistem kebijakan luar negeri Jepang adalah MoFA (Ministry of Foreign Affairs / gaimushoo), yang mengkoordinir penyaluran ODA (Official Development Assistant). MoFA mempunyai otoritas administratif yang besar dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai ODA. Mengingat besarnya peran ODA dalam membawa Jepang ke percaturan dunia, maka ODA kerap disebut sebagai pilar dari diplomasi Jepang. Untuk itu, MoFA membentuk JICA sebagai agensi yang menangani bantuan teknis. Pemberian ODA Jepang terhadap negara-negara berkembang di dunia (termasuk perbaikan infrastruktur, hutang, maupun hibah) pada dasarnya merupakan stimulus bagi kelancaran investasi dan operasional perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di negara tersebut.
                Selain MoFA, ada pula MITI(saat ini METI). Keberadaan METI menjadi semakin penting setelah tahun 1970-an, di mana Jepang lebih banyak terlibat dalam hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain, sehingga bidang ini lebih dikuasai METI karena isu-isu ekonomi internasional lebih banyak dibahas. Selain itu, yang merumuskan industrial policy adalah METI. Administrative guidance ini digunakan perusahaan-perusahaan / bisnis Jepang di manapun berada. Inti dari industrial policy adalah pada peran pemerintah yang intervensi secara sadar mempengaruhi sektor-sektor ekonomi agar mengikuti kebijakan pemerintah. Industrial policy berkaitan erat dengan bidang perdagangan, pasar tenaga kerja, competition policy (agar barang yang diproduksi bisa bersaing) serta insentif perpajakan (berupa pajak yang ringan bagi pelaku bisnis). Adanya peran pemerintah yang diwakili oleh birokrasi ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional yang dilakukan Jepang mendapat dukungan dari negara, bahkan hingga negara tujuan investasi. Pemerintah Jepang dengan jelas memberikan perhatiannya pada faktor pendukung pasarnya di tingkat internasional. Sehingga, dari sisi ini, merkantilisme pemerintah Jepang menjadi semakin jelas. Untuk mengetahui sektor lain yang mendapat perhatian dan perlindungan yang besar (terutama sektor pertanian domestik), akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.


                Nah, jadi yang perlu diambil pelajaran oleh Indonesia dari pengalaman Jepang ini adalah pemerintah Indonesia harus dengan secara sadar memilah-milah sektor mana saja yang sudah siap dan mana yang belum. Kesiapan dan kekuatan sektor tersebut sangat penting mengingat adanya penjelasan yang menyebutkan bahwa apabila persyaratan kekuatan domestik belum dipenuhi sebelum terjun ke area perdagangan bebas, maka jika negara membiarkan pasar bebas berlaku sementara posisi sendiri lemah, hal tersebut hanya akan menghancurkan diri sendiri.


MEA n' AFTA, Peluang atau Tantangan?

              Hasil gambar untuk MEA AFTA


                MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) adalah realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang telah dilakukan secara bertahap mulai dari KTT ASEAN ke-5 di Singapura pada tahun 1992. Realisasi pasar bebas ini disebut dalam Framework Agreement on Enchancing ASEAN Economic Cooperation pada tahun 1992.
                Nah, pembentukan MEA sendiri berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam KTT pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta dapat menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Tujuan dibentuknya MEA adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, dan diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara di  ASEAN.
                Dampak dari MEA ini adalah munculnya pasar bebas di  bidang permodalan, barang, dan jasa, serta tenaga kerja. Konsekuensinya, akan terjadi dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Sebenarnya ada peluang dari MEA yang dapat diraih oleh Indonesia, diharapkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Yang paling banyak berpengaruh dan sangat ditekankanadalah tenaga kerja terampil. AFTA tentu akan lebih mementingkan SDM terampil, mereka yang memiliki ketrampilan khusus, dan mampu bersaing dalam sebuah ‘pasar bebas’. Lalu, siapkah dan mampukah Indonesia bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya? Apa yang telah dipersiapkan Indonesia untuk menghadapi MEA dan AFTA?
                Sejauh ini, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA dalam upaya persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Dalam cetak biru MEA, terdapat 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan oleh pemerintah. Sektor tersebut terdiri dari tujuh sektor barang yaitu industri agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Kemudian sisanya berasal dari lima sektor jasa yaitu transportasi udara, kesehatan, pariwisata, logistik, dan teknologi informasi. Sektor-sektor tersebut pada era MEA akan terimplementasi dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja.
                Lalu apa langkah selanjutnya yang  harus dilakukan Indonesia untuk menghadapi  AFTA & MEA? Menurut pemikiran saya, Indonesia dapat melakkan lngkah-langkah berikut
·         Penguatan Daya Saing Ekonomi
·         Pengembangan Ekonomi Kreatif
Pemerintah harus melakukan berbagai cara (bisa dengan) berkampanye nasional dalam berbagai produk dalam negeri seperti busana, aksesoris, entertainment, pariwisata dan lain sebagainya, serta melakukan national branding.
·         Penguatan Sektor UMKM
Penguatan sektor UKM dapat dilakukan dengan peningkatan wawasan pelaku KUKM terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk KUKM lokal, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.
·         Perbaikan Infrastruktur,yaitu perbaikan segala infrastruktur dalam berbagai bidang yang dapat menunjang aktivitas ekonomi.
·         Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),yang dapat ditingkatkan salah satunya melalui sarana pendidikan yang memadai.




Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintahan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN

GNB,Masih eksis gak?


Hasil gambar untuk lambang gerakan non blok
           
           Hmm….berbicara tentang Gerakan Non-Blok (GNB) mungkin mengingatkan kita tentang masa perang dingin antara dua pihak yang bertikai, Barat dan Timur, di awal tahun 1940-an hingga akhir 1980-an. GNB, adalah persatuan negara-negara berkembang yang baru merdeka pada 1961 pada KTT pertama GNB di Beograd, Yugoslavia dengan jumlah anggota hanya 25 negara dari kawasan Asia dan Afrika yang ditujukan untuk menggalang solidaritas, menumbuhkan rasa percaya diri serta untuk menyatukan visi.                 Tujuan GNB semula adalah untuk meredakan perang dingin dan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet). Namun kemudian berkembang meliputi kerja sama antarbangsa pada bidang-bidang lainnya. Dalam perkembangannya, GNB merupakan bentuk emansipasi politik negara-negara tersebut untuk menciptakan dunia yang aman, bebas dari perang, kemiskinan, keterbelakangan, dan lepas dari belenggu penjajahan. Hingga pada akhirnya peristiwa runtuhnya tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur pada tahun 1989 menandai akhir dari Perang Dingin.
                Lalu setelah selesai perang dingin, masih relevankah eksistensi GNB di dunia internasional saat ini?
                Menurut saya, eksistensinya masih relevan hingga sekarang karena  apa yang telah menjadi tema perjuangan GNB sejak 1961 sampai tahun 1990 adalah mengenai keterbelakangan serta kesenjangan ekonomi dan pembangunan yang masih tetap menjadi permasalahan saat ini.
                Selain itu, interstate dan intra-state war justru muncul di mana-mana. Peperangan tersebut terjadi bukan karena persaingan ideologi tetapi justru dipicu oleh persoalan-persoalan menyangkut sistem politik, kehidupan ekonomi, kesenjangan ekonomi, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dicita-citakan GNB yaitu dunia yang aman, tenteram dan sejahtera masih menjadi tantangan bagi berbagai negara.
                Relevansi GNB pun juga bisa dilihat dari semangat para pejabat negara anggota dalam menghadiri Konferensi Tingkat Menteri (KTM) di Bali. Seratus dua puluh negara anggota (termasuk kedua anggota baru) GNB menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan KTM di Bali.
                GNB sebagai gerakan moral juga sangat dibutuhkan karena dapat juga menjadi poros yang mempunyai kekuatan dalam PBB untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Sampai saat ini 60 persen anggota PBB adalah anggota GNB, dengan adanya tantangan global, seperti krisis energi, keuangan, keamanan pangan atau food security , maka diperlukan partisipasi aktif dari negara anggota GNB dalam mencari solusi global. GNB pun dinilai sebagai persatuan yang memiliki sifat penekan terbesar dalam PBB untuk menekan negara adikuasa seperti Amerika Serikat.
                Munculnya tantangan-tantangan global baru sejak akhir abad ke-20 telah memaksa GNB untuk terus mengembangkan kapasitas dan arah kebijakannya agar sepenuhnya mampu menjadikan keberadaannya tetap relevan, tidak hanya bagi anggotanya tetapi juga lebih terkait dengan sumbangannya dalam menghadapi tantangan tersebut.


                Tantangan yang dimaksud dewasa ini antara lain adalah isu menonjol yang terkait dengan masalah terorisme, merebaknya konflik intra dan antar negara, pelucutan senjata, serta dampak globalisasi di bidang ekonomi dan informasi teknologi. Isu-isu tersebut telah menjadikan GNB perlu menyesuaikan kebijakan dan perjuangannya yang dalam konteks ini GNB memandang perannya tidak hanya sebagai obyek, tetapi sebagai mitra seimbang dan bagian dari solusi masalah dunia.

GNB,Masih eksis gak?


Hasil gambar untuk lambang gerakan non blok
           
           Hmm….berbicara tentang Gerakan Non-Blok (GNB) mungkin mengingatkan kita tentang masa perang dingin antara dua pihak yang bertikai, Barat dan Timur, di awal tahun 1940-an hingga akhir 1980-an. GNB, adalah persatuan negara-negara berkembang yang baru merdeka pada 1961 pada KTT pertama GNB di Beograd, Yugoslavia dengan jumlah anggota hanya 25 negara dari kawasan Asia dan Afrika yang ditujukan untuk menggalang solidaritas, menumbuhkan rasa percaya diri serta untuk menyatukan visi.                 Tujuan GNB semula adalah untuk meredakan perang dingin dan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet). Namun kemudian berkembang meliputi kerja sama antarbangsa pada bidang-bidang lainnya. Dalam perkembangannya, GNB merupakan bentuk emansipasi politik negara-negara tersebut untuk menciptakan dunia yang aman, bebas dari perang, kemiskinan, keterbelakangan, dan lepas dari belenggu penjajahan. Hingga pada akhirnya peristiwa runtuhnya tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur pada tahun 1989 menandai akhir dari Perang Dingin.
                Lalu setelah selesai perang dingin, masih relevankah eksistensi GNB di dunia internasional saat ini?
                Menurut saya, eksistensinya masih relevan hingga sekarang karena  apa yang telah menjadi tema perjuangan GNB sejak 1961 sampai tahun 1990 adalah mengenai keterbelakangan serta kesenjangan ekonomi dan pembangunan yang masih tetap menjadi permasalahan saat ini.
                Selain itu, interstate dan intra-state war justru muncul di mana-mana. Peperangan tersebut terjadi bukan karena persaingan ideologi tetapi justru dipicu oleh persoalan-persoalan menyangkut sistem politik, kehidupan ekonomi, kesenjangan ekonomi, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dicita-citakan GNB yaitu dunia yang aman, tenteram dan sejahtera masih menjadi tantangan bagi berbagai negara.
                Relevansi GNB pun juga bisa dilihat dari semangat para pejabat negara anggota dalam menghadiri Konferensi Tingkat Menteri (KTM) di Bali. Seratus dua puluh negara anggota (termasuk kedua anggota baru) GNB menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan KTM di Bali.
                GNB sebagai gerakan moral juga sangat dibutuhkan karena dapat juga menjadi poros yang mempunyai kekuatan dalam PBB untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Sampai saat ini 60 persen anggota PBB adalah anggota GNB, dengan adanya tantangan global, seperti krisis energi, keuangan, keamanan pangan atau food security , maka diperlukan partisipasi aktif dari negara anggota GNB dalam mencari solusi global. GNB pun dinilai sebagai persatuan yang memiliki sifat penekan terbesar dalam PBB untuk menekan negara adikuasa seperti Amerika Serikat.
                Munculnya tantangan-tantangan global baru sejak akhir abad ke-20 telah memaksa GNB untuk terus mengembangkan kapasitas dan arah kebijakannya agar sepenuhnya mampu menjadikan keberadaannya tetap relevan, tidak hanya bagi anggotanya tetapi juga lebih terkait dengan sumbangannya dalam menghadapi tantangan tersebut.


                Tantangan yang dimaksud dewasa ini antara lain adalah isu menonjol yang terkait dengan masalah terorisme, merebaknya konflik intra dan antar negara, pelucutan senjata, serta dampak globalisasi di bidang ekonomi dan informasi teknologi. Isu-isu tersebut telah menjadikan GNB perlu menyesuaikan kebijakan dan perjuangannya yang dalam konteks ini GNB memandang perannya tidak hanya sebagai obyek, tetapi sebagai mitra seimbang dan bagian dari solusi masalah dunia.

Minggu, 06 November 2016

Gemerlap REFORMASI

          "Pa, kita sekarang ini kita di jaman apa sih?"Tanya seorang anak berumur 9 tahun. Ayahnya menjawab," Kita hidup di jaman reformasi nak"."Itu jaman apa pak? Itu setelah Holosin?"Tanya anaknya lagi. Dengan sabar ayahnya menjawab," Jadi zaman reformasi itu ya zaman kita sekarang tinggal. Reformasi  merupakan suatu perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diwariskan oleh Orde Baru atau merombak segala tatanan politik, ekonomi, social dan budaya yang berbau Orde baru. Atau membangun kembali, menyusun kembali."."Oh papa ngomongin tentang pembagian masa di Indonesia toh, kalo gitu bedanya sama revolusi itu apa?"." Revolusi itu perombakan tatanan kehidupan secara besar-besaran hingga ke dasarnya, tapi kalo reformasi itu istilahnya cuma kulit-kulitnya doang tapi dasarnya tetap sama, kayak kita dasarnya tetap demokrasi tapi caranya yang diubah, lebih diberi kebebasan lagi di saat reformasi karena saat orde baru, kebebasan kita untuk berpendapat dan segalanya benar-benar dikekang.".
" Pah, berarti kita untung dong tinggal di zaman reformasi...",tanya anak itu." Yah, ada untung dan juga ruginya sih....". " Untungnya tuh....
 1. Praktik Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (kkn) di kalangan para pejabat pemerintahan dan pengusaha dalam kegiatan perekonomian nasoinal semakin banyak ditemukan bukti-buktinya.


2.  Pemerintah tidak lagi otoriter dan terjadi demokratisasi di bidang politik
       Hal ini ditunjukkan dengan mulainya diadakan pemilu yang benar-benar demokratis, kemudian pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004 dengan terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudoyono, kemudian kemunculan beberapa partai politik setelah seleksi yang berjumlah 48 yang sebelumnya hanya boleh ada 3 partai poltik pada masa orde baru. Selain itu dibuka lagi hak-hak untuk mengemukakan pendapat rakyat dalam berbagi media pers, karya sastra, seni dan juga melalui berbagai demonstrasi.
 

3.  Peranan militer di dalam bidang politik pemerintahan terus dikurangi

Ruginya juga ada sih, yaitu....

.1.  Timor Timur lepas dari wilayah republik Indonesia
Saat itu, sebenernya Pak Habibie udah yakin meskipun di kasih referendum pun, rakyat Timor-timur pasti akan tetap milih gabung ke Indonesia, karena pokoknya timor-timur itu dah di enakin lah istilahnya. Tapi ternyata hasilnya berkata lain, kalo sebagian besar warga Timor-timur milih untuk melepaskan diri dari Indonesia. Banyak orang yang memandang Pak Habibie gagal untuk mempertahankan integritas bangsa, tapi itu salah satu taktik beliau juga untuk meringankan kondisi ekonomi di Indonesia. Karena Timor-timur itu agak  menyusahkan pemerintah dan kalo emang gak mau gabung ngaain dipertahankan begitu pikir Habibie.
2.    Konflik antar kelompok etnis bermunculan di berbagai daerah
    Masalah ini secara kontras muncul juga dimasa ini, terutama di masa Jokowi dengan istilah revolusi mental dengan mengedepankan gotong royong, kerja keras, dan integritas. Tapi nyatanya masih ada saja proses disintegrasi bangsa yang baru- baru ini terjadi seperti Aceh singkil dan Tolikara, selain itu juga masalah sebelum era Jokowi yaitu GAM dan OPM.
3.    Adanya perangkapan jabatan yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi penuh pada jabatan publik yang diembannya
Hal ini sudah mulai dapat diatasi pada pemeritahan Jokowi di mana orang yang menjadi menteri harus melepas kedudukannya di dalam partai politik termasuk jika ia tadinya menjadi ketua umum di partai politik itu."." ohhh... gitu toh pak".''Ya itulah kurang lebih tentang reformasi yang bisa papajelasin ke kamu nak."











Ya...... begitulah setidaknya yang bisa aku sampaikan pada anakku kelak bila ditanya tentang reformasi..

Kamis, 18 Agustus 2016

SUTAN SJAHRIR

Assalamualaikum kawan....kembali lagi dengan saya di..........   tentu saja blog saya. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang sangat saya idolakan. Dia ini slah satu golongan muda yang memiliki semangat untuk segera memerdekakan Indonesia yang sangat kuat. Hayooooo.... siapa hayo??? Tambahin deh clue selanjutnya, dia ini yang paling sering berselisih pendapat dengan Soekarno. Ya! Siapa lagi kalo bukan Sutan sjahrir.

JENG JENG...
Sutan Syahrir


Sutan Syahrir (ejaan lama:Soetan Sjahrir) (lahir di Padang Panjang,Sumatera Barat5 Maret 1909 – meninggal di ZürichSwiss9 April 1966 pada umur 57 tahun) adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan perdana menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata,Jakarta. Sutan Syahrir ditetapkan sebagai salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 9 April 1966 melalui Keppres nomor 76 tahun 1966.

Riwayat

Syahrir lahir dari pasangan Mohammad Rasad gelar Maharaja Soetan bin Soetan Leman gelar Soetan Palindih dan Puti Siti Rabiah yang berasal dariKoto GadangAgamSumatera Barat. Ayahnya menjabat sebagai penasehat sultan Deli dan kepala jaksa (landraad) di Medan. Syahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus, aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka.
Sekolah MULO di Medan (sekitar tahun 1925)
Syahrir mengenyam sekolah dasar (ELS) dan sekolah menengah (MULO) terbaik di Medan. Hal ini mengantarkannya kepada berbagai buku-buku asing dan ratusan novel Belanda. Malamnya dia mengamen di Hotel De Boer (kini Hotel Natour Dharma Deli), hotel khusus untuk tamu-tamu Eropa.
Pada 1926, ia selesai dari MULO, masuk sekolah lanjutan atas (AMS) di Bandung, sekolah termahal di Hindia Belanda saat itu. Di sekolah itu, dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia (Batovis) sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil mentas itu dia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, Tjahja Volksuniversiteit, Cahaya Universitas Rakyat.
Di kalangan siswa sekolah menengah (AMS) Bandung, Syahrir menjadi seorang bintang. Syahrir bukanlah tipe siswa yang hanya menyibukkan diri dengan buku-buku pelajaran dan pekerjaan rumah. Ia aktif dalam klub debat di sekolahnya. Syahrir juga berkecimpung dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dalam Tjahja Volksuniversiteit.
Aksi sosial Syahrir kemudian menjurus jadi politis. Ketika para pemuda masih terikat dalam perhimpunan-perhimpunan kedaerahan, pada tanggal 20 Februari 1927, Syahrir termasuk dalam sepuluh orang penggagas pendirian himpunan pemuda nasionalis, Jong Indonesië. Perhimpunan itu kemudian berubah nama jadi Pemuda Indonesia yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada 1928.
Sebagai siswa sekolah menengah, Syahrir sudah dikenal oleh polisi Bandung sebagai pemimpin redaksi majalah himpunan pemuda nasionalis. Dalam kenangan seorang temannya di AMS, Syahrir kerap lari digebah polisi karena membandel membaca koran yang memuat berita pemberontakan PKI 1926; koran yang ditempel pada papan dan selalu dijaga polisi agar tak dibaca para pelajar sekolah.
Syahrir melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam. Di sana, Syahrir mendalami sosialisme. Secara sungguh-sungguh ia berkutat dengan teori-teori sosialisme. Ia akrab dengan Salomon Tas, Ketua Klub Mahasiswa Sosial Demokrat, dan istrinya Maria Duchateau, yang kelak dinikahi Syahrir, meski sebentar. (Kelak Syahrir menikah kembali dengan Poppy, kakak tertua dari Soedjatmoko dan Miriam Boediardjo).
Dalam tulisan kenangannya, Salomon Tas berkisah perihal Syahrir yang mencari teman-teman radikal, berkelana kian jauh ke kiri, hingga ke kalangan anarkis yang mengharamkan segala hal berbau kapitalisme dengan bertahan hidup secara kolektif – saling berbagi satu sama lain kecuali sikat gigi. Demi lebih mengenal dunia proletar dan organisasi pergerakannya, Syahrir pun bekerja pada Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional.
Selain menceburkan diri dalam sosialisme, Syahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia (PI) yang ketika itu dipimpin oleh Mohammad Hatta. Di awal 1930, pemerintah Hindia Belanda kian bengis terhadap organisasi pergerakan nasional, dengan aksi razia dan memenjarakan pemimpin pergerakan di tanah air, yang berbuntut pembubaran Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh aktivis PNI sendiri. Berita tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis PI di Belanda. Mereka selalu menyerukan agar pergerakan jangan jadi melempem lantaran pemimpinnya dipenjarakan. Seruan itu mereka sampaikan lewat tulisan. Bersama Hatta, keduanya rajin menulis di Daulat Rakjat, majalah milik Pendidikan Nasional Indonesia, dan memisikan pendidikan rakyat harus menjadi tugas utama pemimpin politik.
Pengujung tahun 1931, Syahrir meninggalkan kampusnya untuk kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Syahrir segera bergabung dalam organisasi Partai Nasional Indonesia (PNI Baru), yang pada Juni 1932 diketuainya. Pengalaman mencemplungkan diri dalam dunia proletar ia praktikkan di tanah air. Syahrir terjun dalam pergerakan buruh. Ia memuat banyak tulisannya tentang perburuhan dalam Daulat Rakyat. Ia juga kerap berbicara perihal pergerakan buruh dalam forum-forum politik. Mei 1933, Syahrir didaulat menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia.
Hatta kemudian kembali ke tanah air pada Agustus 1932, segera pula ia memimpin PNI Baru. Bersama Hatta, Syahrir mengemudikan PNI Baru sebagai organisasi pencetak kader-kader pergerakan. Berdasarkan analisis pemerintahan kolonial Belanda, gerakan politik Hatta dan Syahrir dalam PNI Baru justru lebih radikal tinimbang Soekarno dengan PNI-nya yang mengandalkan mobilisasi massa. PNI Baru, menurut polisi kolonial, cukup sebanding dengan organisasi Barat. Meski tanpa aksi massa dan agitasi; secara cerdas, lamban namun pasti, PNI Baru mendidik kader-kader pergerakan yang siap bergerak ke arah tujuan revolusionernya.
Karena takut akan potensi revolusioner PNI Baru, pada Februari 1934, pemerintah kolonial Belanda menangkap, memenjarakan, kemudian membuang Syahrir, Hatta, dan beberapa pemimpin PNI Baru ke Boven-Digoel. Hampir setahun dalam kawasan malaria di Papua itu, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Banda Neira untuk menjalani masa pembuangan selama enam tahun.

Masa Revolusi Nasional Indonesia

Revolusi menciptakan atmosfer amarah dan ketakutan, karena itu sulit untuk berpikir jernih. Sehingga sedikit sekali tokoh yang punya konsep dan langkah strategis meyakinkan guna mengendalikan kecamuk revolusi. Saat itu, ada dua orang dengan pemikirannya yang populer kemudian dianut banyak kalangan pejuang republik: Tan Malaka dan Sutan Syahrir. Dua tokoh pergerakan kemerdekaan yang dinilai steril dari noda kolaborasi dengan Pemerintahan Fasis Jepang, meski kemudian bertentangan jalan dalam memperjuangan kedaulatan republik.
Pada masa genting itu, Bung Syahrir menulis Perjuangan Kita. Sebuah risalah peta persoalan dalam revolusi Indonesia, sekaligus analisis ekonomi-politik dunia usai Perang Dunia II. Perjungan Kita muncul menyentak kesadaran. Risalah itu ibarat pedoman dan peta guna mengemudikan kapal Republik Indonesia di tengah badai revolusi.
Tulisan-tulisan Syahrir dalam Perjuangan Kita, membuatnya tampak berseberangan dan menyerang Soekarno. Jika Soekarno amat terobsesi pada persatuan dan kesatuan, Syahrir justru menulis, "Tiap persatuan hanya akan bersifat taktis, temporer, dan karena itu insidental. Usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa, hanya menghasilkan anak banci. Persatuan semacam itu akan terasa sakit, tersesat, dan merusak pergerakan."
Dan dia mengecam Soekarno. "Nasionalisme yang Soekarno bangun di atas solidaritas hierarkis, feodalistis: sebenarnya adalah fasisme, musuh terbesar kemajuan dunia dan rakyat kita." Dia juga mengejek gaya agitasi massa Soekarno yang menurutnya tak membawa kejernihan.
Perjuangan Kita adalah karya terbesar Syahrir, kata Salomon Tas, bersama surat-surat politiknya semasa pembuangan diBoven Digul dan Bandaneira. Manuskrip itu disebut Indonesianis Ben Anderson sebagai, "Satu-satunya usaha untuk menganalisa secara sistematis kekuatan domestik dan internasional yang memperngaruhi Indonesia dan yang memberikan perspektif yang masuk akal bagi gerakan kemerdekaan pada masa depan."
Terbukti kemudian, pada November ’45 Syahrir didukung pemuda dan ditunjuk Soekarno menjadi formatur kabinet parlementer. Pada usia 36 tahun, mulailah lakon Syahrir dalam panggung memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia, sebagai Perdana Menteri termuda di dunia, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri.

Penculikan

Penculikan Perdana Menteri Sjahrir merupakan peristiwa yang terjadi pada 26 Juni 1946 di Surakarta oleh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan yang tidak puas atas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Sjahrir II denganpemerintah Belanda karena sangat merugikan perjuangan Bangsa Indonesia saat itu. Kelompok ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh (Merdeka 100%) yang dicetuskan oleh Tan Malaka. Sedangkan kabinet yang berkuasa hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura.
Kelompok Persatuan Perjuangan ini dipimpin oleh Mayor Jendral Soedarsono dan 14 pimpinan sipil, di antaranya Tan Malaka dari Persatuan Perjuangan bersama dengan Panglima besar Jendral sudirman. Perdana Menteri Sjahrir ditahan di suatu rumah peristirahatan di Paras.
Presiden Soekarno sangat marah atas aksi penculikan ini dan memerintahkan Polisi Surakarta menangkap para pimpinan kelompok tersebut. Tanggal 1 Juli 1946, ke-14 pimpinan berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara Wirogunan.
Tanggal 2 Juli 1946, tentara Divisi 3 yang dipimpin Mayor Jendral Soedarsono menyerbu penjara Wirogunan dan membebaskan ke 14 pimpinan penculikan.
Presiden Soekarno marah mendengar penyerbuan penjara dan memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto, pimpinan tentara di Surakarta, untuk menangkap Mayjen Soedarsono dan pimpinan penculikan. Lt. Kol. Soeharto menolak perintah ini karena dia tidak mau menangkap pimpinan/atasannya sendiri. Dia hanya mau menangkap para pemberontak kalau ada perintah langsung dari Kepala Staf militer RI, Jendral Soedirman. Presiden Soekarno sangat marah atas penolakan ini dan menjuluki Lt. Kol. Soeharto sebagai perwira keras kepala (koppig).
Kelak Let. Kol. Soeharto menjadi Presiden RI Soeharto dan menerbitkan catatan tentang peristiwa pemberontakan ini dalam buku otobiografinya Ucapan, Pikiran dan Tindakan Saya.
Lt. Kol. Soeharto berpura-pura bersimpati pada pemberontakan dan menawarkan perlindungan pada Mayjen Soedarsono dan ke 14 orang pimpinan di markas resimen tentara di Wiyoro. Malam harinya Lt. Kol. Soeharto membujuk Mayjen Soedarsono dan para pimpinan pemberontak untuk menghadap Presiden RI di Istana Presiden di Jogyakarta. Secara rahasia, Lt. Kol. Soeharto juga menghubungi pasukan pengawal Presiden dan memberitahukan rencana kedatangan Mayjen Soedarsono dan pimpinan pemberontak.
Tanggal 3 Juli 1946, Mayjen Soedarsono dan pimpinan pemberontak berhasil dilucuti senjatanya dan ditangkap di dekat Istana Presiden di Yogyakarta oleh pasukan pengawal presiden. Peristiwa ini lalu dikenal sebagai pemberontakan 3 Juli 1946 yang gagal.

Diplomasi Syahrir

Perangko Sutan Syahrir 15 Rupiah edisi tahun 1969
Setelah kejadian penculikan Syahrir hanya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri, tugas sebagai Perdana Menteri diambil alih Presiden Soekarno. Namun pada tanggal 2 Oktober 1946, Presiden menunjuk kembali Syahrir sebagai Perdana Menteri agar dapat melanjutkan Perundingan Linggarjati yang akhirnya ditandatangani pada 15 November 1946.
Tanpa Syahrir, Soekarno bisa terbakar dalam lautan api yang telah ia nyalakan. Sebaliknya, sulit dibantah bahwa tanpa Bung Karno, Syahrir tidak berdaya apa-apa.
Syahrir mengakui Soekarno-lah pemimpin republik yang diakui rakyat. Soekarno-lah pemersatu bangsa Indonesia. Karena agitasinya yang menggelora, rakyat di bekas teritori Hindia Belanda mendukung revolusi. Kendati demikian, kekuatan raksasa yang sudah dihidupkan Soekarno harus dibendung untuk kemudian diarahkan secara benar, agar energi itu tak meluap dan justru merusak.
Sebagaimana argumen Bung Hatta bahwa revolusi mesti dikendalikan; tak mungkin revolusi berjalan terlalu lama, revolusi yang mengguncang ‘sendi’ dan ‘pasak’ masyarakat jika tak dikendalikan maka akan meruntuhkan seluruh ‘bangunan’.
Agar Republik Indonesia tak runtuh dan perjuangan rakyat tak menampilkan wajah bengis, Syahrir menjalankan siasatnya. Di pemerintahan, sebagai ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), ia menjadi arsitek perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlementer yang bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang punya fungsi legislatif. RI pun menganut sistem multipartai. Tatanan pemerintahan tersebut sesuai dengan arus politik pasca-Perang Dunia II, yakni kemenangan demokrasi atas fasisme. Kepada massa rakyat, Syahrir selalu menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan anti-kekerasan.
Dengan siasat-siasat tadi, Syahrir menunjukkan kepada dunia internasional bahwa revolusi Republik Indonesia adalah perjuangan suatu bangsa yang beradab dan demokratis di tengah suasana kebangkitan bangsa-bangsa melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme pasca-Perang Dunia II. Pihak Belanda kerap melakukan propaganda bahwa orang-orang di Indonesia merupakan gerombolan yang brutal, suka membunuh, merampok, menculik, dll. Karena itu sah bagi Belanda, melalui NICA, menegakkan tertib sosial sebagaimana kondisi Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II. Mematahkan propaganda itu, Syahrir menginisiasi penyelenggaraan pameran kesenian yang kemudian diliput dan dipublikasikan oleh para wartawan luar negeri.
Ada satu cerita perihal sikap konsekuen pribadi Syahrir yang anti-kekerasan. Di pengujung Desember 1946, Perdana Menteri Syahrir dicegat dan ditodong pistol oleh serdadu NICA. Saat serdadu itu menarik pelatuk, pistolnya macet. Karena geram, dipukullah Syahrir dengan gagang pistol. Berita itu kemudian tersebar lewat Radio Republik Indonesia. Mendengar itu, Syahrir dengan mata sembab membiru memberi peringatan keras agar siaran itu dihentikan, sebab bisa berdampak fatal dibunuhnya orang-orang Belanda di kamp-kamp tawanan oleh para pejuang republik, ketika tahu pemimpinnya dipukuli.
Meski jatuh-bangun akibat berbagai tentangan di kalangan bangsa sendiri, Kabinet Sjahrir IKabinet Sjahrir II sampai dengan Kabinet Sjahrir III (1945 hingga 1947) konsisten memperjuangkan kedaulatan RI lewat jalur diplomasi. Syahrir tak ingin konyol menghadapi tentara sekutu yang dari segi persenjataan jelas jauh lebih canggih. Diplomasinya kemudian berbuah kemenangan sementara. Inggris sebagai komando tentara sekutu untuk wilayah Asia Tenggara mendesak Belanda untuk duduk berunding dengan pemerintah republik. Secara politik, hal ini berarti secara de facto sekutu mengakui eksistensi pemerintah RI.
Jalan berliku diplomasi diperkeruh dengan gempuran aksi militer Belanda pada 21 Juli 1947. Aksi Belanda tersebut justru mengantarkan Indonesia ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setelah tidak lagi menjabat Perdana Menteri (Kabinet Sjahrir III), Syahrir diutus menjadi perwakilan Indonesia di PBB. Dengan bantuan Biju Patnaik, Syahrir bersamaAgus Salim berangkat ke Lake Success, New York melalui New Delhi dan Kairo untuk menggalang dukungan India dan Mesir.
Pada 14 Agustus 1947 Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB. Berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia, Syahrir mengurai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban aksara lantas dieksploitasi oleh kaum kolonial. Kemudian, secara piawai Syahrir mematahkan satu per satu argumen yang sudah disampaikan wakil Belanda, Eelco van Kleffens. Dengan itu, Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah bangsa yang memperjuangan kedaulatannya di gelanggang internasional. PBB pun turut campur, sehingga Belanda gagal mempertahankan upayanya untuk menjadikan pertikaian Indonesia-Belanda sebagai persoalan yang semata-mata urusan dalam negerinya.
Van Kleffens dianggap gagal membawa kepentingan Belanda dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Berbagai kalangan Belanda menilai kegagalan itu sebagai kekalahan seorang diplomat ulung yang berpengalaman di gelanggang internasional dengan seorang diplomat muda dari negeri yang baru saja lahir. Van Kleffens pun ditarik dari posisi sebagai wakil Belanda di PBB menjadi duta besar Belanda di Turki.
Syahrir populer di kalangan para wartawan yang meliput sidang Dewan Keamanan PBB, terutama wartawan-wartawan yang berada di Indonesia semasa revolusi. Beberapa surat kabar menamakan Syahrir sebagai The Smiling Diplomat.
Syahrir mewakili Indonesia di PBB selama 1 bulan, dalam 2 kali sidang. Pimpinan delegasi Indonesia selanjutnya diwakili oleh Lambertus Nicodemus Palar (L.N.) Palar sampai tahun 1950.

Partai Sosialis Indonesia

Selepas memimpin kabinet, Sutan Syahrir diangkat menjadi penasihat Presiden Soekarno sekaligus Duta Besar Keliling. Pada tahun 1948 Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari gerakan komunis internasional. Meskipun PSI berhaluan kiri dan mendasarkan pada ajaran Marx-Engels, namun ia menentang sistem kenegaraan Uni Soviet. Menurutnya pengertian sosialisme adalah menjunjung tinggi derajat kemanusiaan, dengan mengakui dan menjunjung persamaan derajat tiap manusia

Akhir hidup

Tahun 1955 PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Setelah kasus PRRI tahun 1958, hubungan Sutan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk sampai akhirnya PSI dibubarkan tahun 1960. Tahun 1962 hingga 1965, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai menderita stroke. Setelah itu Syahrir diizinkan untuk berobat ke Zürich Swiss, salah seorang kawan dekat yang pernah menjabat wakil ketua PSI Sugondo Djojopuspitomengantarkannya di Bandara Kemayoran dan Syahrir memeluk Sugondo dengan air mata. Sjahrir akhirnya meninggal di Swiss pada tanggal 9 April 1966.

Karya

  1. Pikiran dan Perjuangan, tahun 1950 (kumpulan karangan dari Majalah ”Daulat Rakyat” dan majalah-majalah lain, tahun 1931 – 1940)
  2. Pergerakan Sekerja, tahun 1933
  3. Perjuangan Kita, tahun 1945
  4. Indonesische Overpeinzingen, tahun 1946 (kumpulan surat-surat dan karangan-karangan dari penjara Cipinang dan tempat pembuangan di Digul dan Banda-Neira, dari tahun 1934 sampau 1938).
  5. Renungan Indonesia, tahun 1951 (diterjemahkan dari Bahasa Belanda: Indonesische Overpeinzingen oleh HB Yassin)
  6. Out of Exile, tahun 1949 (terjemahan dari ”Indonesische Overpeinzingen” oleh Charles Wolf Jr. dengan dibubuhi bagian ke-2 karangan Sutan Sjahrir)
  7. Renungan dan Perjuangan, tahun 1990 (terjemahan HB Yassin dari Indonesische Overpeinzingen dan Bagian II Out of Exile)
  8. Sosialisme dan Marxisme, tahun 1967 (kumpulan karangan dari majalah “Suara Sosialis” tahun 1952 – 1953)
  9. Nasionalisme dan Internasionalisme, tahun 1953 (pidato yang diucapkan pada Asian Socialist Conference di Rangoon, tahun 1953)
  10. Karangan–karangan dalam "Sikap", "Suara Sosialis" dan majalah–majalah lain
  11. Sosialisme Indonesia Pembangunan, tahun 1983 (kumpulan tulisan Sutan Sjahrir diterbitkan oleh Leppenas)

Terus terang saya sendiri melihat pribadi beliau saya menjadi sangat kagum. Sutan sjahrir itu salah satu figur yang tegas, seorang pemimpin yang baik, dan diplomat yang handal meskipun perwakannya yang kecil, bahkan sampai dipanggil sebagai "si kancil". Ini membuktikan bahwa keadaan fisik seseorang tak menjadi masalah untuk menjadi pribadi yang baik dan bahkan disegani banyak orang. Itula mengapa saya sangat menyukai sosok seorang Sutan Sjahrir, sosok seorang yang tegas, berkarakter, dan memberikan manfaat bagi negara dan bangsanya. Apalagi saya sangat mengagumi seorang yang berjiwa muda dan memiliki kemampuan diplomasi yang baik, coz diplomasi itu penting untuk mendapat pengakuan de jure dari negara lain.







sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Sutan_Syahrir
               http://ilmuhumaniora.blogspot.co.id/2011/04/peran-diplomasi-dalam-usaha-kemerdekaan_6490.html